Martin Aleida

Sudah lebih dari tiga puluh tahun saya tidak bertemu Bang Martin Aleida. Usianya kini 81 tahun. Dulu saya sering bertemu dengannya di rumah mertua saya di Pasar Minggu, tidak jauh dari rumah Bang Martin. Pada waktu itu saya tinggal bersama mertua. Bang Martin sudah dianggap anak oleh mertua saya. Setiap sore Bang Martin berolah raga jogging dan sering mampir untuk mengobrol dengan ibu mertua saya. Namun setahun yang lalu Bang Martin ditabrak motor yang membuat kaki kanannya harus diamputasi. Sepasang kaki yang dulu pernah membawanya ke berbagai kota di Ceko, Jerman, Belanda, Belgia, dan lain-lain untuk mencari jejak para eksil yang tak bisa pulang ke Indonesia, negeri mereka, karena kekejian zaman Orba. Ia mewawancarai para eksil untuk menceritakan bagaimana awal mereka menjadi eksil dan bagaimana kehidupan mereka di negeri orang. Semua hasil wawancara itu ditulisnya menjadi buku Tanah Air yang Hilang. 

Kini kehilangan salah satu kakinya sungguh membuatnya sangat tidak nyaman. Tidak mudah berjalan dengan kaki palsu. Memasang kaki kanannya ke paha juga tidak mudah. “Yang mengherankan, saya sering merasa nyeri pada ujung kaki yang hilang. Padahal kakinya sudah tidak ada,” katanya ketika saya dan suami datang ke rumahnya di Pasar Minggu, Jakarta, pada 22 Februari 2025.

Rumah dengan luas lahan 350 meter persegi itu ditempatinya lebih dari empat puluh tahun. Pekarangannya ditanami pohon duren, kopi, belimbing, bunga kemuning, dan lain-lain. Halaman penuh tanaman. “Saya ingin jual rumah ini. Saya ingin pindah ke Semarang, dekat dengan anak saya. Di rumah ini saya hanya berdua dengan istri yang mulai demensia. Ia pernah lupa mematikan kompor,” katanya.

Banyak cerita Bang Martin tentang kenangannya pada waktu ia bekerja sebagai jurnalis majalah Tempo, dipenjara pada zaman Orba, kedua anaknya yang sudah meninggal, dan cerita-cerita lain yang menyenangkan untuk didengarkan. Semoga kami masih bisa bertemu pada kesempatan lain.

Penggalan Kepala di Bambu Runcing

Endang Kustantinah adalah guru yang tinggal di Tangerang, Banten. Ia selalu menangis bila mengenang ayahnya yang hilang. Lebih dari sepuluh ribu orang yang dituduh sebagai PKI dibantai di Boyolali, tempat kelahiran Endang, sejak peristiwa G30S pada 1965.

Militer bersama orang-orang yang beringas menangkap Siswowitono, ayah Endang. Siswowitono adalah anggota DPRD sekaligus sekretaris desa dan ketua Persatuan Pamong Desa Indonesia. Pernah datang petani dari dusun Cepogo di lereng gunung Merapi ke rumah Siswowitono untuk mengucapkan terima kasih. Berkat perjuangan Siswowitono, petani itu akhirnya mendapatkan tanah garapan bekas perkebunan karet yang ditinggalkan Belanda. Di desanya Siswowitono sangat dihormati. Ia banyak bekerja untuk kesejahteraan warga desa.

Orang-orang yang dituduh sebagai PKI dikejar-kejar, dipukuli, dibunuh, dipenggal. Apa salah mereka? Tak ada proses pengadilan untuk membuktikan kesalahan mereka. Endang menyaksikan puluhan laki-laki diikat tangannya dengan tali goni. Tubuh dan kepala mereka berlumuran darah. Ada yang bertelanjang dada dan bercelana kolor saja. Mereka digiring seperti kambing ke kantor kelurahan sambil dicambuki. Banyak di antara mereka adalah teman ayahnya.

Ia melihat orang-orang berwajah garang mengacungkan golok, klewang, celurit, bambu runcing, dan benda-benda tajam lainnya. Ada yang menenteng penggalan kepala. Yang lebih mengerikan, di setiap sudut jalan ada penggalan kepala berlumuran darah di ujung bambu runcing.

Endang yang pada waktu itu berusia delapan tahun berlari ke rumah. Didapati ibunya sedang mendekap adik bungsunya yang masih kecil. “Ibu, di mana Ayah? Di mana Ayah? Banyak teman Ayah yang dikeroyok dan dipukuli.” Ayahnya yang berusia 47 tahun sudah beberapa hari meninggalkan rumah. Ada yang memberi tahu bahwa ayahnya di kantor Komando Distrik Militer Boyolali. Ada juga yang mengatakan, ayahnya memenuhi panggilan aparat militer. Mungkin pula ayahnya bersembunyi di suatu tempat untuk menghindari amuk massa. Kakak-kakak Endang juga sudah mengungsi beberapa hari lalu, entah ke mana.

Minggu ketiga Oktober 1965 menjelang magrib Siswowitono pulang. Namun sehabis Isya segerombolan orang yang haus darah membawa pentungan, linggis, tombak, golok, dan senjata tajam lainnya. Mereka berteriak-teriak: “Tangkap PKI!” Tanpa memberi kesempatan kepada Siswowitono untuk berpamitan kepada keluarganya, seorang tentara membentak: “Cepat keluar!!! Ikut aku!!!” Ia digiring entah ke mana. “Jaga baik anak-anak,” teriak Siswowitono kepada istrinya dari kejauhan. Sejak itu keluarganya tak pernah bertemu lagi dengannya meski dalam bentuk batu nisan.

Itu salah satu kisah kejahatan pada zaman Orba yang saya baca dari buku ‘Tuhan Menangis, Terluka’ karya Martin Aleida.

 

 

Kekejian Pemerintahan Orde Baru

Di Flores ketika umat sudah memenuhi gereja seorang pastur menunjuk satu-persatu umatnya yang sudah menjadi simpatisan Barisan Tani Indonesia, organisasi yang berafiliasi dengan PKI. Mereka memperoleh pembagian tanah dari Barisan Tani Indonesia yang telah memperjuangkan tanah bagi mereka yang tak bertanah. Mereka tak terlibat dalam pembunuhan para Jenderal di Jakarta.

Mereka dibawa keluar gereja menuju tanah kosong dan diperintahkan menggali lubang. Kemudian kedua ibu jari mereka diikat ke belakang. Mereka ditembak, tumbang ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Kalau ternyata masih hidup, ada yang turun ke liang lahat dengan parang, memancung leher sampai tubuh korban benar-benar sudah tidak bergerak. Tanah pulau Flores merah. Siapa yang punya bedil kalau bukan tentara. Yang membawa parang adalah penduduk yang ingin selamat, sehingga terpaksa berpihak pada para penyandang senapan.

Mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dokter Ben Mboi, mengutuk kekejian itu. Menurutnya, negara harus bertanggung jawab terhadap pembantaian manusia pasca G30S. Penerima Magsaysay Award ini menceritakan dalam memoarnya bahwa suasana kekerasan di luar batas pada waktu itu.  “Benar-benar merupakan the blackest and the blackest months of my life. Sampa hari ini pun bayangan bulan-bulan itu masih terpatri dalam ingatan, seperti baru terjadi kemarin.”

Ben Mboi bersama istrinya, Dokter Nafsiah Mboi, naik kapal dari Tanjung Perak ke Ende, untuk menjadi petugas kesehatan di Nusa Tenggara Timur, seminggu setelah bencana politik G30S pada 1965 di Jakarta. Ben menulis: “Pada suatu hari ada dua guru yang dipenggal dan diarak massa keliling kota Ende, lalu dipamerkan di suatu tugu di tengah kota. Istri saya memanggil Kepala Seksi Satu Kodim: ‘Sersan, kalau semua wanita dan anak-anak di kota Ende, termasuk anak-istri Sersan, histeria karena menonton dua kepala orang tanpa badan itu, siapa yang akan menangani dan bertanggung jawab? Apa hebatnya membunuh orang dan memamerkan kepalanya di tengah kota?’ Akhirnya dua kepala itu dikuburkan! Ada orang PKI yang disiksa lalu ditembak, ada yang disiksa sambil berjalan sampai mati, ada yang dibakar hidup-hidup!”

Sumber: buku memoar Martin Aleida Romantisme Tahun Kekerasan.

Kami Tetap Anti-Soeharto

I Ketut Putera tiba di Sofia, ibu kota Bulgaria, pada 1963. Ia memenuhi seruan Presiden Soekarno agar menimba ilmu di luar negeri dan pulang untuk membangun tanah air dengan bekal pengetahuan. Tapi ternyata Pemimpin Besar Revolusi itu kehilangan kekuasaannya sejak peristiwa G30S pada 1965. Putra Bali itu memilih lebih baik kehilangan Indonesia daripada tunduk pada Soeharto.

Lima tahun kemudian ia menikah dengan gadis Bulgaria, teman kuliahnya. Ia membiarkan KBRI memberangus paspornya dan memilih menjadi warga negara Bulgaria. Ia bekerja selama 23 tahun di Kementerian Perdagangan Luar Negeri Bulgaria. Kini ia berusia 80 tahun. “Saya pendukung Jokowi,” katanya. Pada 2006 Jokowi sebagai Wali Kota Solo berkunjung ke Montana, Bulgaria, untuk menandatangani kesepakatan bersama antarkota Montana-Solo. I Ketut Putera menjadi penerjemah untuk Jokowi di sana. "Saya belajar bahasa Bulgaria terlebih dahulu selama setahun sebelum belajar ekonomi. Yang mengajarkan bahasa Bulgaria ketika itu tidak menguasai bahasa Inggris. Jadi agak susah mengajarnya. Orang-orang di sini kurang menguasai bahasa asing," ceritanya kepada Martin Aleida yang menulis kisah delapan belas eksil dalam buku Tanah Air yang Hilang.

Pada waktu I Ketut Putera berusia 20 tahun ia pindah dari Bali ke Jakarta untuk bekerja sambil belajar karena orang tua tak sanggup membiayai pendidikannya. Ia bekerja di Garuda Indonesian Airways sambil belajar di Akademi Perniagaan Indonesia. Pada awal 1960-an Presiden Soekarno memberinya kesempatan untuk belajar di luar negeri, menimba ilmu di sana untuk dibawa pulang ke tanah air. Pada waktu itu terbuka kesempatan untuk belajar di negara-negara sosialis. Pada 1963 ia lulus tes dan terpilih untuk belajar selama lima tahun di Bulgaria. Tapi ternyata pada Oktober 1965 terjadi gejolak politik di Indonesia. Presiden Soekarno digulingkan padahal I Ketut Putera ditugaskan belajar oleh pemerintahan Soekarno. Ketika itu ia baru duduk di tingkat dua Fakultas Ekonomi di Sofia.

“Saya setia kepada amanat yang diberikan Presiden Soekarno untuk menunaikan tugas belajar. Di bawah pemerintahan Soeharto terjadi perubahan sikap politik. Saya dan beberapa teman tidak setuju dengan Soeharto dan bersikap setia kepada Presiden Soekarno. Jadi paspor saya dicabut KBRI pada awal 1967, saya stateless, tak punya kewarganegaraan. Pihak kedutaan berusaha memancing-mancing kami untuk pulang dengan janji akan diberikan surat keterangan pro-Soeharto. Namun kami tetap anti-Soeharto. Mahasiswa yang pro-Soeharto mendapat bantuan, studi mereka bisa jalan terus. Para mahasiswa anti dan pro-Soeharto menjadi terpecah di mana-mana,” ceritanya.

Presiden Soekarno pernah berkunjung ke Bulgaria ketika muncul masalah Irian Barat (kini Papua). “Jadi Pemerintah Bulgaria mengerti siapa kami sehingga mereka bekerja sama dengan Palang Merah Internasional untuk membantu kami. Tapi kami tak punya kewarganegaraan karena paspor dicabut KBRI. Padahal kami setia dan cinta tanah air dan ingin pulang ke Indonesia untuk menyumbangkan kemampuan kami bagi kemajuan Indonesia. Terpilihnya Jokowi bagi saya merupakan tonggak sejarah. Pada perayaan 17 Agustus 2015 Duta Besar RI memberikan tumpeng kepada saya sebagai orang tertua, usia saya 75 tahun pada waktu itu. Pada zaman Soeharto saya tidak pernah diikutkan pada acara 17 Agustus, saya dicap sebagai pecahan Indonesia. Begitulah jalan hidup saya. Wong cilik dari Bali yang belajar dan ingin memberikan sumbangan kepada pembangunan Indonesia, ternyata menemukan kenyataan hidup yang lain.”

Kisah Eksil di Praha

 

Martin Aleida, penulis buku Tanah Air yang Hilang, bersama Soegeng Soejono, eksil di Ceko.

Soejono Soegeng Pangestu berangkat ke Cekoslowakia pada 10 September 1963 untuk kuliah di sana. Setahun belajar bahasa Ceko, ia mulai kuliah ilmu Ekonomi di Praha, ibu kota Cekoslowakia (kini pecah menjadi dua negara). Banyak mahasiswa Indonesia di sana. Di jurusan Ekonomi hanya batu loncatannya. Ia kemudian diterima di Charles University di Praha jurusan Pedagogi dan Psikologi Anak. Pada 1965 terjadi peristiwa Gerakan 30 September di tanah airnya. Dua minggu kemudian para mahasiswa di-screening satu per satu di KBRI. Pertanyaannya cuma satu: “Apakah Saudara setuju dengan Orde Baru atau tidak?”

 “Saya tidak tahu Orde Baru itu apa, kok saya harus menentukan setuju atau tidak. Kabarnya masih simpang siur. Berita yang ada adalah terjadi pembunuhan di sana-sini. Malah ada berita bahwa siapa saja bisa dituduh PKI lalu ditembak. Macam-macam beritanya. Saya tidak setuju dengan rezim yang tidak menghormati hak-hak azasi manusia.”

 “Kalau begitu Saudara komunis,” kata orang yang melakukan screening.

 “Saya setan belang, tai kucing, itu bukan urusan Saudara,” jawab Soejono. “Saya ini dididik orang tua supaya hidup jujur. Saya orang kampung. Biar menderita dalam hidup, tapi kalau jujur akan diterima oleh Allah. Begitulah ajaran orang tua saya sejak saya dari kampung. Saya dididik di kepanduan (kini Pramuka). Tidak ada ajaran untuk melakukan kekerasan terhadap siapa pun juga.”

 “Kalau begitu Saudara harus pulang.”

 “Lho Saudara logikanya bagaimana? Saya harus pulang ke Indonesia di mana ada orang lewat di jalan ditembak karena dituduh PKI. Padahal penembaknya menginginkan istrinya yang cantik. Kalau saya pulang saya juga bisa ditembak.”

 “Kalau begitu visa Saudara tidak bisa diperpanjang.”

 “Siap.”

Soejono mengambil sikap seperti itu karena ia yakin jalan dan tujuannya benar. Yang setuju dengan Orde Baru tidak mendapat masalah, sedangkan semua yang tak setuju minta suaka politik. Permintaan suaka politik mereka diterima. Mereka diurus Palang Merah Ceko. Mereka diberi rumah. Setelah selesai kuliah diberi pekerjaan. “Tapi istri harus cari sendiri. Hehehe...,” cerita Soejono kepada Martin Aleida yang menuliskan kisah hidupnya dan kisah 18 eksil lainnya di buku Tanah Air yang Hilang.

Soejono diterima sebagai ahli Pedagogi. Setelah lulus, ia tak bisa pulang ke Indonesia. Ia melanjutkan kuliah Kultur Politik dan Media Massa di Praha. Ia tak mau berutang kepada negaranya, tetapi ilmu dan pengalaman hidupnya tak dapat dimanfaatkannya untuk memberi kontribusi kepada Indonesia di mana ia berutang budi. “Itu membuat saya sedih. Saya tetap merasa berutang budi kepada Indonesia. Karena itu apa saja yang dapat membangkitkan gairah mengenai Indonesia, saya bantu. Saya membantu berbagai kegiatan di KBRI. Juga kepada orang-orang Indonesia yang datang ke Ceko. Saya ikut membantu hubungan baik Indonesia dan Ceko. Selain itu saya menjadi dosen Bahasa dan Budaya Indonesia,” cerita Soejono.

Orang-orang Ceko yang ingin belajar bahasa Indonesia berguru kepada Soejono gratis. Siapa saja yang tertarik pada Indonesia dibantu Soejono gratis. “Yang saya inginkan dari mereka cuma satu, supaya kita menjadi sahabat yang kekal. Itu lebih penting daripada uang.”

Tanah Air yang Hilang

Banyak orang Indonesia yang dikirim untuk belajar di luar negeri tapi tak diizinkan kembali ke tanah airnya setelah peristiwa 30 September 1965. Pada awal 1960-an Presiden Soekarno memberi kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk belajar ke luar negeri, menimba ilmu untuk dibawa pulang ke tanah air. Mereka yang berada di negara-negara komunis seperti Uni Soviet (kini Russia), China, Yugoslavia (kini pecah menjadi lima negara), dan Chekoslovakia (kini pecah menjadi dua negara) dilarang pulang ke tanah airnya setelah Presiden Soekarno lengser. Mereka berkelana menyeberangi berbagai batas negara dalam ketakutan, tanpa paspor, untuk menghindari pengejaran yang dilancarkan oleh sebuah rezim yang 32 tahun bertahta. Mereka terpaksa kehilangan tanah air karena paspor mereka dicabut pemerintah Orba sehingga mereka harus mencari tanah air baru, haknya atas sebuah tanah air Indonesia telah dirampas. Meminta suaka dari negara-negara Eropa terutama Belanda, Jerman, Prancis, Ceko, Swedia, dan Bulgaria, mereka kemudian menjadi warga negara di sana.

Penulis Martin Aleida datang ke negara-negara di Eropa, mencari para eksil, dan mewawancarai mereka mengenai awal mereka kehilangan tanah air sampai kini mereka berpuluh tahun tinggal di negeri orang. Sebelum menjadi orang buangan, mereka terdiri atas Rektor, mahasiswa, jurnalis, guru, sarjana teknik, dan sebagainya. Tidak mudah menelusuri keberadaan kaum ‘klayaban’. Dengan usaha kerasnya Martin berhasil menulis kisah sembilan belas eksil dalam buku Tanah Air yang Hilang. Ada yang tetap menjadi eksil di Prancis
sampai akhir hayatnya. Anaknya menceritakan kepada Martin bahwa ia bersama saudara-saudaranya terpaksa menjadi pengamen di metro untuk membantu orang tua mereka. Ada pula insinyur kimia yang menjadi kuli semen di Uni Soviet, juga ada insinyur hidroteknik yang menjadi tukang las di Prancis. “Berita tentang Indonesia terus kami ikuti setiap hari. Malah lebih banyak kami ikuti berita tentang Indonesia daripada Prancis. Kami tinggal di Prancis tapi perasaan kami seperti di Indonesia,” cerita seorang narasumber. “Kami tak punya kewarganegaraan. Inilah nasib yang tak kami duga. Padahal posisi kami jelas. Kami setia dan cinta tanah air. Kami ingin pulang untuk menyumbangkan sesuai kemampuan kami masing-masing bagi kemajuan Indonesia,”cerita narasumber lain mengenai masa lalunya.

Meski banyak kisah memilukan dari perjalanan hidup manusia, buku ini ditulis dengan bahasa yang indah oleh seorang jurnalis, novelis, juga cerpenis Martin Aleida. Terima kasih sudah menulis buku ini, Pak Martin. Sehat selalu. Amin.

Kebohongan tentang Penganiayaan terhadap Pahlawan Revolusi

Pada 4 Oktober 1965, sebagai panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soeharto mengeluarkan perintah tertulis kepada Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat untuk melakukan visum et repertum. Perintah itu dilaksanakan oleh sebuah tim kedokteran forensik terhadap enam jenderal dan satu perwira menengah yang diserang dan dibunuh oleh pasukan Gerakan Tigapuluh September. Hasil visum selesai keesokan harinya. Pada 6 Oktober 1965 Mayor Jenderal Soeharto menerima hasil visum yang menyatakan tidak ada kemaluan korban yang dimutilasi atau mata dicongkel. Setelah visum diterima, Soeharto tidak mengeluarkan pernyataan apa pun.

Media yang berada di bawah kontrol Angkatan Darat, seperti harian Berita Yudha dan harian Angkatan Bersenjata, terus menerus menyiarkan berita bahwa para korban – yang kemudian dinyatakan sebagai Pahlawan Revolusi – telah disiksa dengan keji. Padahal tak ada bukti pada jenazah bahwa mereka dicederai.

Di berbagai daerah di seluruh negeri, kemarahan yang disulut berita itu memicu meluasnya pembunuhan terhadap mereka yang dituduh terlibat G30S, tanpa bukti. Terutama pembunuhan terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia dan berbagai organisasi yang sejalan secita-cita dengannya.

Dua puluh tahun kemudian muncul film yang diwajibkan ditonton anak-anak sekolah, Pengkhianatan G30S/PKI.

Sumber: buku Memoar Martin Aleida, Romantisme Tahun Kekerasan.