Sejarah Hari Film Nasional

Bioskop pertama di dunia berlangsung di Paris, Prancis, pada 28 Desember 1895. Pada waktu itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda (Nederlandsch Indie). Gambar idoep (bioskop) pertama di Batavia (kini Jakarta) diadakan oleh pemerintah Belanda pada 5 Desember 1900.

Sementara itu perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka menggebu, apalagi sesudah lahirnya perkumpulan Boedi Oetomo pada 1908. Gelora persatuan makin menyala dengan adanya Soempah Pemoeda pada 1928. Kian menonjol tokoh muda Ir.Soekarno atau biasa disebut Bung Karno yang dikagumi banyak orang karena perjuangannya melawan penjajah Belanda. Salah seorang pemujanya adalah Mohammad Noer, orang Minang yang bekerja di koran Pemandangan pimpinan Saeroen. Melalui tulisan-tulisannya Saeroen berjuang melawan penjajah Belanda. Ia membuat rubrik Kampret di koran itu yang isinya menyerang penjajah Belanda. Koran Pemandangan kemudian dibredel pada 1937.  

Mohammad Noer memberi nama Sukarno untuk putranya karena kekagumannya pada Bung Karno. Setelah Sukarno M.Noer dewasa, ia mengubah namanya dari M.Noer menjadi M. Noor karena ia mengagumi aktor populer Malaysia Roomai S.Noor. Putra ke-tiga dari pernikahan Sukarno M.Noor dengan Istiarti Rawumali dinamakan Rano yang kemudian juga menjadi aktor terkenal dan menjadi Gubernur Banten (2014 – 2015).

Pada 3 Januari 1946 Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan para petinggi pemerintah Indonesia pindah ke Yogyakarta karena Jakarta sangat tidak aman pada waktu itu. Berbagai usaha pembunuhan terhadap para petinggi pemerintah Indonesia dilakukan tentara Belanda yang kembali ke Indonesia dengan membonceng tentara Sekutu. Sedangkan Yogyakarta cukup aman dari gangguan Belanda dan fasilitasnya cukup memadai untuk menjadi ibu kota sementara. Sebelumnya Kepala Daerah Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, pernah mengirim utusan ke Jakarta. Utusan ini membawa surat untuk Presiden Soekarno yang berisi saran agar ibukota RI dipindah ke Yogyakarta.

Sebagian anggota perkumpulan sandiwara Maya pimpinan Usmar Ismail serta rombongan Bintang Timur dan Pantjawarna pimpinan Djamaludin Malik pindah ke Yogyakarta pada masa pendudukan Jepang. Perusahaan film swasta dilarang berproduksi oleh Jepang sehingga orang film kembali ke panggung. Dr. Huyung, orang Korea dengan nama asli Hue Yong,  datang sebagai perwira Jepang yang tugasnya mengontrol sandiwara. Naskah sandiwara harus tertulis dan diperiksa lebih dulu, para pemain harus patuh pada naskah, dilarang berimprovisasi. Pada masa ini lahir naskah sandiwara Tjitra karya Usmar Ismail dan naskah sandiwara lainnya. Ketika Jepang dikalahkan Sekutu pada 1945 Huyung membelot, ia memilih berada di pihak Indonesia.

Di Yogyakarta Usmar Ismail dan kawan-kawan berkumpul dalam kelompok diskusi film pimpinan Huyung. Rombongan Seniman Merdeka yang terdiri atas para pemain sandiwara keliling juga pindah ke Yogyakarta. Sebelumnya mereka bermain di berbagai pelosok Jakarta untuk mengobarkan semangat untuk tetap merdeka.

Pada 1949 pendudukan Belanda berakhir. Indonesia menjadi negara berdaulat pada 1950 dan Jakarta kembali menjadi ibu kota RI. Sebagian pemain sandiwara kembali ke Jakarta pada 1947 atau 1948 tapi kebanyakan kembali antara 1949 dan 1950. Pada 1948 Air Mata Mengalir di Tjitarum dibuat oleh perusahaan film Tan & Wong (gabungan Tan Bersaudara dan Wong Bersaudara) dan Saputangan diproduksi perusahaan film Bintang Surabaja milik The Teng Chun dan Fred Young. Huyung membuat film Antara Bumi dan Langit yang dibintangi S.Bono pada 1950. Usmar Ismail dengan Perfini-nya membuat film Darah dan Doa. Syuting pertamanya dilakukan pada 30 Maret 1950. Hari itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Film Nasional.

Sumber: buku Jejak Seorang Aktor Sukarno M.Noor karya S.M.Ardan

Ibu kota RI Pindah ke Yogyakarta

Tak lama setelah proklamasi kemerdekaan RI, Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng tentara Sekutu. Jelas mereka datang untuk menjajah kembali setelah Jepang dikalahkan Sekutu. Tentara Belanda ikut membonceng bersama Pasukan Sekutu yang bertugas melucuti dan memulangkan tawanan Jepang dari Indonesia. Pada Oktober 1945 NICA (Netherlands-Indies Civil Administration atau pemerintah sipil Hindia Belanda) mulai membuka kantor. Van Mook menjadi pimpinan kantor itu. Kedatangan Belanda banyak memunculkan masalah.

Pada akhir 1945 keadaan Jakarta sangat kacau dan tidak aman. Pembunuhan, penculikan, dan penjarahan terhadap orang-orang Republik sering terjadi. NICA sangat buas meneror penduduk Indonesia yang pro kemerdekaan. Jika ada pemuda yang mengenakan lencana merah putih, maka NICA akan memaksa agar orang itu menelan lencananya. Mereka menembak membabi buta. NICA  konflik dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan para pejuang di jalan-jalan di Jakarta. Kabinet Perdana Menteri Sjahrir kemudian mengeluarkan maklumat 19 November 1945. Sesuai isi maklumat itu, TKR ke luar dari Jakarta dan bermarkas di Tangerang, Krawang, dan Cikampek.

NICA mencoba membunuh Soekarno berkali-kali sampai ia harus tidur berpindah-pindah untuk menghindari teror. Mereka mencoba menabrak mobil yang dikendarai Soekarno. Untungnya Presiden selamat. Pada 21 November 1945 Mr. Mohammad Roem yang tinggal di Kwitang Prapatan, Jakarta, juga ditembak segerombolan orang tak dikenal di  rumahnya. Paha kirinya diterjang peluru yang mengakibatkan  Ketua KNI Jakarta itu pincang sampai akhir hayatnya. 

Pada 26 Desember 1945 ada percobaan pembunuhan terhadap Perdana Menteri Sjahrir. Ia sedang menuju ke kantornya dengan mobil tiba-tiba dikejar truk yang penuh dengan orang bersenjata. Sopir membelokkan mobil ke sebuah rumah, tapi tetap dikejar. Mobil berhenti, Sjahrir ke luar dari mobilnya. Seorang perusuh mengacungkan pistolnya siap menembak. Tapi keajaiban terjadi. Pistolnya macet! Tapi ia kemudian memukul  wajah Sjahrir dengan pistol. Kebetulan lewat sebuah kendaraan patroli polisi militer Inggris di tempat kejadian. Sjahrir selamat.

Dua hari kemudian  ada percobaan pembunuhan terhadap Menteri Keamanan Rakyat Amir Sjarifuddin. Ketika ia sedang di depan Sekolah Tinggi Guru dalam perjalanan ke rumah Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56, terjadi penembakan. Peluru nyaris melukai Menteri dan merusak mobil.

Pada 1 Januari 1946 Presiden Soekarno mengadakan rapat terbatas karena kemungkinan besar ibukota Jakarta akan jatuh ke tangan NICA. Ia mengusulkan agar petinggi negara diboyong ke daerah lain dan mengendalikan negara dari daerah itu. Rapat malam itu memutuskan, semua pejabat negara pindah dari Jakarta ke Yogyakarta yang dirasa aman dari gangguan Belanda. Fasilitas di Yogyakarta cukup memadai untuk menjadi ibu kota sementara. Sebelumnya Kepala Daerah Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, pernah mengirim utusan ke Jakarta. Utusan ini membawa surat untuk Presiden Soekarno yang berisi saran agar ibukota RI dipindah ke Yogyakarta.

Hasil rapat sepakat bahwa para petinggi negara akan berangkat ke Yogyakarta pada 3 Januari 1946 malam. Presiden Soekarno berpesan agar para pejabat negara tidak membawa bekal apa pun. Bila perjalanan ini diketahui NICA semua pejabat negara pasti akan langsung dibunuh dalam sekali serangan. Perjalanan itu penuh risiko, tapi setiap perjuangan membutuhkan keberanian.

Sugandi dari unit Balai Jasa Manggarai mempersiapkan gerbong khusus pada 2 Januari 1946 untuk memberangkatkan Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri menuju Yogyakarta. Ada delapan gerbong yang disiapkan melalui jalur Cikini. Pada 3 Januari 1946 kereta berhenti di belakang  rumah Presiden Soekarno yang terletak di pinggir rel. Presiden dan Wakil Presiden bersama keluarga mereka sudah menunggu kereta di sana. Semua lampu di gerbong kereta dan di lokomotif yang akan membawa rombongan dimatikan. Tentara NICA menyangka kereta tersebut hanya kereta biasa yang lewat kemudian akan kembali ke stasiun.

Rombongan mengendap-endap masuk ke dalam kereta. Tak ada seorang pun yang boleh bicara. Juga tidak boleh ada yang menyalakan korek api karena akan menimbulkan cahaya.  Semua harus dilakukan hati-hati, tanpa menimbulkan suara sedikit pun,  dalam keadaan gelap. Suasana sangat tegang pada saat itu. Seandainya perjalanan itu diketahui NICA, negara kita pasti akan jatuh ke tangan Belanda.  Presiden, Wapres, dan para Menteri berada di dalam satu kereta yang bisa dihabisi hanya dengan satu granat.

Inilah perjalanan bersejarah di mana ibukota RI pindah ke Yogyakarta. Keluarga Presiden dan Wakil Presiden tinggal di Gedung Agung, istana Kepresidenan di Yogyakarta, sampai 27 Desember 1949.

Sumber: Artikel Kereta Api Penyelamat Republik karya Dr. Rushdy Hoesein

Lokasi pemotretan: Gedung Agung, Istana Kepresidenan RI di Yogyakarta

Muslim Tionghoa di Yogyakarta

Sepulang dari acara pembukaan museum Multatuli di Rangkasbitung tanpa sengaja saya bertemu dengan penulis buku ‘Muslim Tionghoa di Yogyakarta’ di stasiun kereta api di kota itu. Ia sedang berbincang dengan Peter Carey, penulis biografi Pangeran Diponegoro, ‘Orang Jawa dan Masyarakat Cina’ serta buku ‘Korupsi Sejak Zaman Daendels Sampai Reformasi’.

Di kereta api saya baca sepintas buku karya Sunano ini:
Pemerintah Hindia Belanda pada awalnya membagi penduduk Jawa berdasarkan agama (1) Orang-orang Kristiani (2) orang-orang Islam (3) orang-orang bukan Kristen bukan Islam. Kelompok ke-tiga ini adalah orang Tionghoa dan orang Keling (Hindu). Ketika etnis Tionghoa memeluk Islam maka ia akan dimasukkan ke kelompok ke-dua.

Dibuat peraturan itu di Yogyakarta karena etnis Tionghoa bukan menjadi kawula Sri Sultan. Pemerintah Belanda secara ketat membatasi interaksi Tionghoa dengan pribumi, jangan sampai banyak etnis Tionghoa memeluk Islam. Orang Tionghoa enggan ke luar dari kampung pecinan, karena jika mereka ingin berinteraksi dengan pribumi, mereka harus melewati gerbang jalan dan harus membayar pajak kepala (hoofdengeld) yang sangat mahal. Meski demikian muslim Tionghoa tetap berinteraksi dengan pribumi.

Perlawanan terhadap Belanda yang dipelopori orang Islam bekerjasama dengan muslim Tionghoa sering terjadi. Pemberontakan Sarip Prawirosentono bekerjasama dengan orang Tionghoa bernama Boen Seng adalah salah satu contohnya. Selanjutnya Belanda mengeluarkan kebijakan baru yang melarang etnis Tionghoa masuk Islam. Dibuat peraturan bahwa etnis Tionghoa Yogyakarta berada di bawah pengawasan Belanda. Sedangkan Sri Sultan hanya membawahi pribumi dan etnis lokal.

Pemerintah Belanda juga membuat peraturan yang membagi masyarakat menjadi empat kelompok (1) orang-orang Eropa termasuk Australia, Amerika, dan Afrika Selatan, karena mereka umumnya beragama Kristen (2) orang-orang yang disamakan kedudukan hukumnya dengan orang Eropa, yaitu orang Jepang (3) Pribumi (4) orang-orang yang disamakan kedudukan hukumnya dengan pribumi, termasuk India, Tionghoa, dan Arab. Pada umumnya kelompok ke-empat ini beragama Islam.

Tionghoa yang masuk Islam akan memotong kucir panjang atau thauweang sebagai simbol telah masuk Islam. Kucir (pigtail) pada waktu itu adalah simbol identitas Tionghoa yang diterapkan sejak dinasti Manchu di Tiongkok.

Gedung Agung Yogyakarta: Pesona dan Sejarahnya

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta bersama keluarga mereka naik kereta api dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Karena situasi di Batavia (kini Jakarta) memburuk, mereka pindah ke Yogyakarta. Ibu kota Republik Indonesia juga ikut pindah ke kota ini.

Di istana kepresidenan di Yogyakarta yang disebut Gedung Agung atau Gedung Negara terdapat kamar tidur Presiden dan Wakil Presiden bersama keluarga mereka.

Tampak depan. Gedung Agung, istana kepresidenan di kota Yogyakarta.

Pilar-pilar.  Bekas kediaman residen Belanda ini pernah ambruk diguncang gempa dan selesai dibangun pada 1869. Bangunan inilah yang menjadi gedung utama istana Kepresidenan.

Semula gedung yang dibangun pada 1824 oleh arsitek A. Payen itu adalah tempat kediaman Residen Belanda. Pembangunan gedung itu sempat terhenti selama perang Pangeran Diponegoro pada 1825 – 1830. Pangeran ini dibuang ke Makassar oleh Belanda, kemudian wafat di kota itu pada 8 Januari 1855, dalam usia 70 tahun. 

Setelah perang Diponegoro usai, pembangunan gedung dilanjutkan dan selesai pada 1832. Kediaman Residen Belanda ini ambruk ketika terjadi gempa bumi di Yogyakarta pada 10 Juni 1867. Kemudian didirikan bangunan baru dan selesai dibangun pada 1869. Bangunan inilah yang menjadi gedung utama istana Kepresidenan.

Kompleks istana ini dibangun di atas lahan 43.585 meter persegi di dekat museum benteng Vredeburg, di pusat kota Yogyakarta. Di bagian depan kanan gedung utama terdapat Ruang Jenderal Soedirman. Di ruang inilah Panglima Besar Soedirman berpamitan kepada Presiden Soekarno untuk meninggalkan kota untuk memimpin perang gerilya melawan penjajah Belanda.

Pada 3 Juni 1947 ia dilantik sebagai Panglima Besar TNI juga di gedung ini. Panglima Besar TNI pertama ini wafat pada 29 Januari 1950 dalam usia 34 tahun. Di bagian kiri gedung utama terdapat ruang Pangeran Diponegoro.

Gedung induk kompleks istana Kepresidenan juga disebut ruang Garuda untuk menyambut para tamu negara. Di sinilah Kabinet Republik Indonesia dilantik ketika ibu kota negara pindah ke Yogyakarta.

Selain gedung utama, ada pula Wisma Negara, Wisma Indraphrasta, Wisma Sawojajar, Wisma Bumiretawu, dan Wisma Saptapratala. Setiap Wisma itu masing-masing digunakan untuk menginap para Menteri, para tamu negara, ajudan, serta dokter pribadi Presiden dan tamu negara.

Di kompleks ini terdapat gedung Seni Sono untuk menonton pertunjukan seni bagi masyarakat Yogyakarta. Pada 20 September 1995 gedung yang semula milik Departemen Penerangan ini kemudian menjadi bagian dari istana Kepresidenan.

Saya datang ke Gedung Agung di Yogyakarta ini pada 16 Juni 2015, menjelang bulan puasa pada 18 Juni 2015.