Muslim Tionghoa di Yogyakarta

Sepulang dari acara pembukaan museum Multatuli di Rangkasbitung tanpa sengaja saya bertemu dengan penulis buku ‘Muslim Tionghoa di Yogyakarta’ di stasiun kereta api di kota itu. Ia sedang berbincang dengan Peter Carey, penulis biografi Pangeran Diponegoro, ‘Orang Jawa dan Masyarakat Cina’ serta buku ‘Korupsi Sejak Zaman Daendels Sampai Reformasi’.

Di kereta api saya baca sepintas buku karya Sunano ini:
Pemerintah Hindia Belanda pada awalnya membagi penduduk Jawa berdasarkan agama (1) Orang-orang Kristiani (2) orang-orang Islam (3) orang-orang bukan Kristen bukan Islam. Kelompok ke-tiga ini adalah orang Tionghoa dan orang Keling (Hindu). Ketika etnis Tionghoa memeluk Islam maka ia akan dimasukkan ke kelompok ke-dua.

Dibuat peraturan itu di Yogyakarta karena etnis Tionghoa bukan menjadi kawula Sri Sultan. Pemerintah Belanda secara ketat membatasi interaksi Tionghoa dengan pribumi, jangan sampai banyak etnis Tionghoa memeluk Islam. Orang Tionghoa enggan ke luar dari kampung pecinan, karena jika mereka ingin berinteraksi dengan pribumi, mereka harus melewati gerbang jalan dan harus membayar pajak kepala (hoofdengeld) yang sangat mahal. Meski demikian muslim Tionghoa tetap berinteraksi dengan pribumi.

Perlawanan terhadap Belanda yang dipelopori orang Islam bekerjasama dengan muslim Tionghoa sering terjadi. Pemberontakan Sarip Prawirosentono bekerjasama dengan orang Tionghoa bernama Boen Seng adalah salah satu contohnya. Selanjutnya Belanda mengeluarkan kebijakan baru yang melarang etnis Tionghoa masuk Islam. Dibuat peraturan bahwa etnis Tionghoa Yogyakarta berada di bawah pengawasan Belanda. Sedangkan Sri Sultan hanya membawahi pribumi dan etnis lokal.

Pemerintah Belanda juga membuat peraturan yang membagi masyarakat menjadi empat kelompok (1) orang-orang Eropa termasuk Australia, Amerika, dan Afrika Selatan, karena mereka umumnya beragama Kristen (2) orang-orang yang disamakan kedudukan hukumnya dengan orang Eropa, yaitu orang Jepang (3) Pribumi (4) orang-orang yang disamakan kedudukan hukumnya dengan pribumi, termasuk India, Tionghoa, dan Arab. Pada umumnya kelompok ke-empat ini beragama Islam.

Tionghoa yang masuk Islam akan memotong kucir panjang atau thauweang sebagai simbol telah masuk Islam. Kucir (pigtail) pada waktu itu adalah simbol identitas Tionghoa yang diterapkan sejak dinasti Manchu di Tiongkok.

Berdakwah dengan Musik dan Film

Begadang... jangan begadang, kalau tiada artinya...

Begadang boleh saja kalau ada perlunya...

Itu lagu dangdut yang sangat populer yang diciptakan dan dinyanyikan Rhoma Irama pada 1973. Lagu-lagunya enak dinyanyikan dan selalu mengandung unsur dakwah, seperti lagu Shalawat Badar, Perjuangan dan Doa, Setan Pasti Kalah, Sebujur Bangkai, Roda Kehidupan, Judi, dan sebagainya. Lagunya yang juga sangat digemari adalah Rupiah, Darah Muda, dan Penasaran. Ada 328 lagu yang diciptakannya. Sejak mendirikan Soneta Band pada 13 Oktober 1973 Rhoma Irama memiliki jutaan penggemar. Ia sangat populer pada era 1970 sampai 1990an. Di mana pun ia manggung selalu penontonnya meluap, puluhan ribu orang.

Melalui lagu-lagunya ia juga sering mengritik Pemerintah Orde Baru. Ketika Pemerintah Orba menjual kupon Sumbangan Sosial Berhadiah untuk mengumpulkan uang dari masyarakat, Rhoma menciptakan lagu ‘Judi’. Lagu itu mengritik Pemerintah Orba yang melegalkan perjudian melalui kupon itu. Pada pertengahan 1980-an ia menciptakan lagu Hak Asasi Manusia. Lagu  ini diciptakannya untuk mengritik sikap rezim Orba yang tak menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

Rhoma Irama berdakwah melalui musik dan film. Ada 28 film yang dibintanginya, antara lain: Nada dan Dakwah, Pengabdian, Sebuah Pengorbanan, dan Terjebak dalam Dosa.Yang paling populer adalah film Satria Bergitar tentang musafir yang tidak haus kekuasaan dan mengajak orang menjadi muslim yang baik. 

Pemerintahan Orde Baru mengawasi setiap kegiatannya ketika ia mulai menjadi juru kampanye Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada masa itu hanya ada PPP, PDI, dan Golkar, bukan banyak partai seperti sekarang. Banyak rakyat memilih PPP antara lain karena pengaruh dari lagu-lagu dakwah Rhoma Irama. Meski hanya simpatisan, bukan kader, apalagi pengurus partai, tampilnya Rhoma sebagai juru kampanye mampu menggenjot perolehan suara PPP. 

Pada Pemilihan Umum 1977 untuk pertama kalinya suara partai berlambang Kabah itu mampu mengalahkan Golongan Karya. Pesona Rhoma membuat penguasa Orba waspada. Sejumlah cara dilakukan untuk 'membungkam' sang legenda. TVRI, satu-satu stasiun TV pada masa itu, tidak mengizinkan Rhoma dan Soneta Group tampil.  Izin-izin untuk tampil  off air juga dipersulit, lagu-lagunya dicekal. Pada 1970-sampai 1980-an sempat terjadi empat kali upaya pembunuhan terhadap Rhoma. “Ia diancam dengan belati di Medan, dengan golok di Palembang, dengan peluru di Jember, dan dengan granat di Jawa Timur,” tulis Moh. Shofan dalam buku ‘Rhoma Irama Politik Dakwah dalam Nada’.

Gubernur dipilih oleh Presiden pada zaman Orba.  Semua kepala daerah diminta untuk memenangkan Golongan Karya dalam pemilu. Bila Golkar tidak menang di daerah yang mereka pimpin, maka mereka dianggap tidak memiliki prestasi.  Gubernur Jakarta Ali Sadikin tidak mau seperti itu. Ia ingin pemilu dilakukan dengan jujur, adil, dan demokratis. Golkar kalah di wilayah DKI Jakarta pada pemilu 1977. Partai Persatuan Pembangunan mendapat suara terbanyak. Itu antara lain karena kontribusi suara yang besar dari pengemar Rhoma. Kemenangan itu berulang pada pemilu 1982. 

Jumlah penggemar Rhoma menyusut ketika ia meninggalkan PPP pada 1997. Berat hidup pada zaman Orba. Rhoma memilih masuk Golkar.